Populer: Bayar Pajak seperti Zakat; Demo Tolak Keramba Jaring Apung Pangandaran

Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut bahwa membayar pajak sama seperti menunaikan zakat dan wakaf bagi umat muslim yang mampu menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Rabu (13/8).

Selain itu, terdapat juga kabar mengenai sekelompok masyarakat yang melakukan aksi dan deklarasi menolak keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Berikut ringkasannya:

Menkeu Sebut Bayar Pajak Sama Seperti Zakat-Wakaf

Sri Mulyani menyatakan bahwa membayar pajak serta menunaikan zakat dan wakaf memiliki manfaat serupa, yaitu mengalir kembali kepada mereka yang membutuhkan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dilaksanakan pada Rabu (13/8).

“Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” ujarnya dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (13/8).

Sri Mulyani mengatakan, pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai program yang membantu kelompok menengah ke bawah. Program tersebut mencakup bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga subsidi di sektor pendidikan dan pertanian.

Ia menambahkan, subsidi diberikan kepada masyarakat yang kemampuan membayarnya terbatas, dan skema pembiayaannya juga dapat diatur sesuai prinsip syariah.

“Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan secara substansi, yaitu ekonomi syariah,” ujar bendahara negara itu.

Masyarakat Gelar Demo Tolak Keramba Jaring Apung Pangandaran

Aksi menolak keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dilaksanakan di kawasan Pantai Timur Pangandaran Susi Air Beach Strip ini turut dihadiri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dalam aksi itu, warga sepakat menolak KJA dan mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan yang telah diterbitkan.

“Kami menyatakan menolak dengan tegas keberadaan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran,” ujar Koordinator Aksi, Iwan Sofa, dalam deklarasi, dikutip dari Antara, Kamis (14/8).

Masyarakat menilai, KJA berpotensi mengganggu sektor pariwisata sekaligus perekonomian lokal. Padahal, pariwisata merupakan sumber mata pencaharian utama warga. Berdasarkan regulasi nasional dan Peraturan Daerah Tata Ruang Laut Provinsi, Pantai Timur termasuk wilayah konservasi yang wajib dilindungi demi menjaga stabilitas lingkungan dan ekosistem laut.

“Keberadaan KJA bertentangan dengan visi misi dan kebijakan mak...