12 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di DIY, Jumat (29/8/2025). Anggota DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, yang memimpin kunjungan mengatakan agenda tersebut difokuskan pada evaluasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2024, sekaligus menguatkan sinergi dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan efisiensi di pemerintah daerah.
Syauqi menyampaikan pentingnya pemahaman bersama soal kerugian negara dan upaya pengembalian yang tepat waktu serta berkualitas serta dorongan terhadap pemahaman yang lebih baik terkait hasil audit BPK. Ia mengapresiasi capaian DIY dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
"Artinya ketepatan waktunya, pemahaman terhadap kerugian negara yang sama dan sebagainya itu kita sampaikan kepada pemerintah daerah melalui BPK dan ini sudah berjalan baik di DIY alhamdulillah, ya, lebih dari 90 persen itu sudah bisa tertunaikan di DIY," katanya kepada wartawan seusai kunjungan BAP DPD RI dalam rangka tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2025 di Kantor BPK RI, Jumat (29/8/2025).
Tak hanya membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan, Syauqi mengungkap bahwa BAP DPD RI juga menyoroti isu efisiensi anggaran yang akan menjadi tantangan besar pada tahun 2025.
Syauqi menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Ia menyampaikan harapan agar BPK tidak hanya berperan sebagai lembaga pemeriksa, namun juga dapat memberikan saran terhadap pengelolaan negara agar lebih akuntabel dan berdampak langsung ke masyarakat, terlebih menghadapi efisiensi anggaran.
"Terkait masukan BAP terhadap BPK DIY mengenai efisiensi anggaran, BAP lebih melihat bahwa kondisi 2025 yang di sana ada efisiensi anggaran itu menjadi konsern tersendiri bagi BPK, utamanya dengan keterbatasan dana yang ada. Harapannya dalam proses ketugasan BPK ini tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di seluruh Indonesia," ujarnya.
"Tentu dengan cara-cara kreatif, nah cara-cara itu diharapkan BPK dapat memberikan masukan dalam koridor yang akuntabel," ucapnya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK DIY, Isma Yatun, menyambut baik kunjungan BAP DPD RI dan mengapresiasi komitmen bersama dalam memperkuat akuntabilitas daerah.
Isma memaparkan bahwa BPK DIY telah menyelesaikan pemeriksaan semester II tahun 2024, dengan fokus pada kinerja pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana.
Dari 110 rekomendasi yang dikeluarkan, Isma mengungkap 37 di antaranya telah ditindaklanjuti tuntas, sedangkan sisanya masih dalam proses.
"Temuannya berkaitan dengan ketidakefektifan dalam pengelolaan persampahan berkaitan dengan regulasi, pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan pengelolaan persampahan dan penanggulangan bencana," kata Isma.
Isma menjelaskan pemeriksaan terhadap temuan itu dilakukan di beberapa wilayah, yaitu Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman untuk isu persampahan, serta Kabupaten Gunungkidul dan Bantul untuk isu penanggulangan bencana. Penentuan lokasi ini didasarkan pada RPJMD, renstra BPK, dan isu strategis yang berkembang pada periode saat itu.
"Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut," ucapnya.
Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi secara berkala, dengan harapan ke depan seluruh temuan dapat ditindaklanjuti sesuai standar yang ditetapkan.
Sementara terkait masukan terkait efisiensi, Isma menyampaikan saat ini BPK DIY belum melakukan pemeriksaan terhadap dampak efisiensi anggaran tahun 2025, namun akan mempertimbangkan untuk membahas hal tersebut secara berjenjang.
Ia juga menyampaikan harapan agar BPK turut memberi masukan kepada pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam menghadapi penurunan dana transfer pusat.
"Terkait dengan masukan untuk pemeriksaan atas dampak dari adanya efisiensi, nanti kami akan menyampaikan atau mengusulkan atau mendiskusikan secara berjenjang sampai dengan pimpinan," ungkapnya.
English (US) ·