Ketum Amphuri: BP Haji akan Jadi Kementerian Haji dan Umrah

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur mengungkapkan, Badan Pengelola Haji (BP Haji) akan ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Hal itu disampaikan Firman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Firman menjelaskan, pihaknya bersama 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah telah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk memberi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

“Daftar Inventarisi Masalah (DIM) yang mungkin ada empat dari kami, nanti ditambah dengan berapa dari teman-teman yang lain. Kita berharap asosiasi yang hadir menyadari peran strategisnya, yakni memberikan masukan bagi penyusunan regulasi melalui usulan DIM,” ujar Firman.

Menurutnya, Amphuri berkomitmen menghadirkan solusi yang relevan dan aplikatif dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Salah satu usulan penting adalah penguatan kelembagaan BP Haji yang kini sedang dipersiapkan naik status menjadi kementerian.

“Alhamdulillah kami sudah mendengar BP Haji akan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Ini bagian dari usulan kami sejak awal, agar ada penguatan kelembagaan,” ucap Firman.