Jakarta -
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan di kasus kuota haji. Hilman menyebut tidak bisa memenuhi panggilan hari ini karena harus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan haji 2025 ke Komisi VIII DPR RI.
"Saya sudah memberikan surat bahwa karena ini adalah laporan pertanggungjawaban, jadi saya harus hadir dulu di sini minta dijadwal ulang," kata Hilman seusai rapat kerja dengan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hilman meminta penjadwalan ulang besok. Dia mengaku siap kapan pun diperiksa KPK.
"Saya usulkan, kalau nggak, ya besok atau kapan menunggu. Insyaallah (akan hadir)," katanya.
Hilman mengatakan kasus kuota haji ini sudah lama dibicarakan sampai adanya pansus DPR. Hilman mengatakan tengah menunggu analisis dari KPK.
"Itu kan sudah dibahas lama ya, ada Pansus tahun lalu, ada pembahasan-pembahasan ini nanti itu substansi yang sedang ditelaah oleh KPK, kita tunggu saja seperti apa analisisnya," ujarnya.
Diketahui, KPK memanggil sejumlah saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 hari ini. Salah satu yang dipanggil adalah Hilman Latief.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024," kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.
"HL, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah periode Oktober 2021 sampai dengan sekarang," tambahnya.
Namun Hilman terlihat hadir mengikuti rapat di DPR. Pantauan detikcom di ruang Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Hilman mengikuti raker di Komisi VIII DPR RI membahas soal evaluasi pelaksanaan haji tahun 2025. Hilman mengikuti raker sejak pagi bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia tampak mengenakan pakaian batik berwarna cokelat.
Pada rapat sesi pertama sebelum istirahat untuk salat Zuhur, Hilman Latief sempat menjabarkan soal perkembangan pembayaran uang muka masyair. Per pukul 14.14 WIB, ia juga masih mengikuti rapat di DPR.
Hilman duduk di samping Wakil Ketua Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Hilman terlihat beberapa kali menulis catatan saat anggota Komisi VIII DPR RI memberi saran.
Simak juga Video 'Menag Optimistis Kementerian Haji Jadi Hadiah Terbaik bagi Muslim RI':
(dwr/whn)