
Presiden Prabowo meminta agar pemerintah DKI Jakarta harus ikut urunan dana untuk pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Sebab, tanggul laut tersebut juga memang ditujukan untuk Jakarta yang terancam abrasi.
Adapun tanggul laut raksasa tersebut akan dibangun membentang dari Banten hingga Gresik sepanjang 500 kilometer. Dana yang dibutuhkan mencapai USD 80 miliar.
“Khusus untuk Teluk Jakarta kemungkinan USD 8 miliar sampai USD 10 miliar,” kata Prabowo dalam sambutannya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6).
“Saya sudah ketemu beberapa hari yang lalu (dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung) dan saya sudah kirim utusan. Saya tanya Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah, karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan, pemerintah pusat urunan,” lanjutnya.
Dengan begitu Prabowo menjelaskan khusus untuk GSW di Teluk Jakarta biaya pembangunan akan dibagi dengan porsi masing-masing setengah dari DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

Untuk pembangunan GSW khusus Teluk Jakarta, Prabowo memproyeksi waktu yang diperlukan berkisar antara 8 sampai 10 tahun.
“Jadi kalau USD 8 miliar, katakanlah 8 tahun, berarti USD 1 miliar untuk 1 tahun,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut Prabowo mengatakan akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Dengan adanya badan otorita tersebut, Prabowo mengungkap pembangunan tanggul laut juga akan segera dimulai.
“Kita akan segera mulai itu, saya sudah perintahkan satu tim roadshow, keliling dan dalam waktu dekat saya akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Orang indonesia senang dengan singkatan, kita lagi cari singkatan. BO TLPJ, kalo disingkat gimana itu?” ujarnya.