Komdigi Perluas PIP: Penyampai Informasi, Bicara Tatap Muka di Daerah 3T

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Komdigi) menjelaskan soal keberadaan Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang bertugas menyampaikan informasi langsung ke masyarakat, khususnya di daerah tertinggal. Program ini telah berjalan sejak 2017 dan dinilai masih relevan di tengah era digital.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli J. Indarto, menjelaskan PIP merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara Komdigi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa untuk menjangkau daerah-daerah yang masih minim akses informasi.

“PIP itu Penyuluh Informasi Publik, teman-teman. Memang ini adalah kami bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa untuk menyasar pada wilayah-wilayah yang daerah tertinggal,” kata Marroli di kantor komdigi, Jakarta Pusat, Jumat (13/6)

Menurutnya, peran PIP adalah menyampaikan langsung informasi penting kepada komunitas lokal dalam kelompok-kelompok kecil berisi sekitar 20-30 orang.

Saat ini ada sekitar 300 penyuluh yang aktif, dan mayoritas berasal dari tokoh lokal atau warga setempat yang memiliki pengaruh di komunitasnya.

“Kita tahu banyak orang di desa-desa sana yang tidak tahu sebenarnya apa penyedia tenaga kerja yang benar seperti apa. Sama yang terakhir itu terkait dengan pencegahan judi online di daerah-daerah di desa-desa,” ujarnya.

Marroli menjelaskan meskipun era digital tengah berlangsung, kehadiran PIP tetap dibutuhkan karena dua alasan utama: masih terbatasnya penetrasi internet di Indonesia, dan budaya komunikasi masyarakat Indonesia yang masih sangat kuat pada interaksi langsung.

“Kita harus akui penetrasi internet di Indonesia itu masih sekitar 70-80%. Artinya masih ada ruang space terjadinya yang belum terjangkau. Sama yang kedua harus kita akui di Indonesia itu budaya yang efektif itu adalah budaya tutur. Budaya bercerita dan budaya nongkrong,” jelas Marroli.

Terkait anggaran, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya menegaskan program ini tetap berjalan dan tidak terdampak oleh efisiensi anggaran.

“Alhamdulillah masih bisa kami laksanakan program ini. Karena pada saat kami menyampaikan pesan. Misalnya MBG atau PP Tunas dan sebagainya. Memang akan berbeda kalau disampaikan person to person,” ucap Fifi.

Marroli menambahkan, pihaknya justru berencana menambah jumlah penyuluh hingga 500 orang tahun depan.

“Nanti akan kita tingkatkan menjadi 500, bersama dengan Kementerian Desa,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, para PIP tidak hanya menyampaikan program-program pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan informasi dasar masyarakat, seperti layanan cek kesehatan gratis.

“Mereka memang basically men-deliver program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tentu ya kita mungkin tidak berbicara men-deliver pesan-pesan pertumbuhan ekonomi sekian persen. Karena ini masyarakatnya bawah, jadi memang komunikasi harus lebih variatif,” tutur Marroli.