Gubernur BI: Sistem Pembayaran Digital RI Maju Pesat, Kita Jangan Lengah

Gubernur Bank Indonesa Perry Warjiyo menyampaikan paparan saat konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa sistem pembayaran digital di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menilai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) menjadi salah satu pendorong utama transformasi tersebut.

Perry mencatat, penggunaan QRIS telah menjangkau lebih dari 56 juta pengguna dengan 38 juta merchant, dan kini juga sudah terkoneksi lintas negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand.

Selain QRIS, ia juga menyoroti kemajuan infrastruktur pembayaran digital lainnya seperti BI-FAST dan Standar Nasional Open API (SNAP) yang mendukung efisiensi dan konektivitas antar pelaku industri.

Meski pencapaian ini layak diapresiasi, Perry mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi pembayaran.

Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia yang unggul secara digital tidak boleh membuat pemangku kepentingan terlena.

“Tentu saja kita tidak boleh lengah, kita harus bersama terus mendorong digitalisasi nasional ke depan. Inovasi digital juga berkembang cepat dengan semakin banyak berkembangnya artificial intelligence, virtual reality dan berbagai layanan pembayaran secara digital,” sebut Perry dalam acara kick-off BI-OJK Hackathon 2025 yang diadakan secara daring, Kamis (5/6).

Ilustrasi pembayaran melalui QRIS atau QR Code. Foto: Shutterstock

Perry juga menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan dalam transformasi digital. Menurutnya, aspek manajemen risiko, keamanan data, dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan seiring dengan laju inovasi.

“Ini juga kita harus perkuat kecepatan digitalisasi dibarengi dengan manajemen risiko, market conduct dan customer protection. Untuk itulah kita harus bersinergi,” tambah Perry.

Ia menyatakan bahwa pihaknya bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mendorong kolaborasi lintas instansi, terutama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional yang aman dan berkelanjutan.