Buruh: Tunjangan Perumahan DPR Setahun Rp 600 Juta, Nyewa di Surga?

Jakarta -

Ribuan buruh berkumpul di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, menyuarakan tuntutan kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR). Di luar itu, mereka turut menyoroti pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI sebesar Rp 50 juta/bulan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai perhitungan biaya sewa perumahan yang diberikan untuk setiap anggota legislatif itu sangatlah berlebihan. Sebab kalau dihitung-hitung, dalam satu tahun anggota DPR bisa mengantongi Rp 600 juta hanya untuk tempat tinggal.

"Dia naikin tunjangan perumahan (DPR) saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget," kata Said dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya besaran biaya sewa rumah untuk legislatif ini sangat kontras dengan biaya yang bisa dikeluarkan buruh untuk sewa tempat tinggal. Di mana menurutnya biaya perumahan buruh dalam setahun rata-rata hanya sekitar Rp 8,4 juta.

"Kalau rumah buruh sewanya berapa? Cuma Rp 700 ribu sebulan, dikalikan 12 bulan cuma Rp 8,4 juta. Ini 600 juta satu tahun," kata Said disambut riuh para buruh yang ikut berdemo.

Tidak hanya soal tunjangan perumahan, Said melihat secara keseluruhan rata-rata pendapatan yang bisa dibawa pulang anggota DPR sangatlah besar. Terlebih jika dibandingkan dengan mereka kaum buruh.

"Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambil lah tengahnya, rata-rata 3,5 juta.
Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya," paparnya.

Simak juga Video Dasco: Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Cuma Sampai Oktober 2025

(igo/fdl)