Anggota DPR Kaget Anggaran Kemnaker Kecil, Padahal buat Pelatihan Kerja

Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka menyoroti kecilnya anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2025. Padahal Kemnaker banyak menjalankan program bagus yang dibutuhkan para pencari kerja.

Sebut saja Balai Latihan Kerja (BLK) yang menyediakan pendidikan non-formal untuk mempersiapkan masyarakat masuk ke pasar tenaga kerja. Hal ini disampaikan wanita yang juga dikenal sebagai `Si Oneng` itu saat berdialog dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.

"BLK ada berapa, izin Prof?" Tanya Rieke dalam Acara Indonesia Summit 2025 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).

"BLK punya pemerintah pusat 43, punya pemerintah daerah 250," jawab Yassierli.

Rieke menilai jumlah tersebut terlalu kecil untuk menangani angka pengangguran yang cukup tinggi. Ia lantas menanyakan anggaran di Kemnaker untuk menjalankan program ketenagakerjaan.

"Anggarannya dicukup-cukupkan," sebut Yassierli.

"Bukan, bukan harus dicukupkan, nggak bisa gitu kita bicara. Berapa kita pengin tahu, publik pengin tahu. Omong kosong lah mau jalanin program sebagus itu kalau anggarannya kecil. Emangnya sanggup ngebiayain sendiri. Belum lagi korupsi di internal," timpal Rieke.

Anggaran Kemnaker Rp 1,3 T

Rieke lantas mendapat jawaban bahwa anggaran tersebut berjumlah Rp 1,3 triliun, angka yang dinilainya sangat kecil. Ia lantas membandingkan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru-baru ini meminta tambahan anggaran Rp 1,65 triliun.

"Untuk 2025 di mana menghadapi persoalan pasca Covid dan persoalan geopolitik dan geoekonomi yang luar biasa, alokasi anggaran Kemnaker yang sebenarnya menjadi ujung tombak terciptanya ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang berkualitas hanya Rp 1,3 triliun. Terlalu!" tegasnya.

Rieke menilai tambahan anggaran untuk Kemnaker lebih penting ketimbang untuk BPS. Apalagi ia menyebut hanya 40% orang Indonesia yang bekerja di sektor formal.

Terlebih, kinerja BPS tengah menjadi sorotan usai merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12%. Oleh karena itu, ia tega mengajak penolakan permintaan tambahan anggaran yang diajukan BPS.

"Untuk BPS 2025 untuk mendata yang datanya kemarin bikin chaos semua orang, termasuk ini menurut saya ini ada yang main-main sama presiden, anggarannya Rp 4,60 triliun. Tahun 2026, tambahan berapa Kemnaker? Masih nggak geser, Rp 1 triliunan," kata Rieke lagi.

"BPS minta tambahan Rp 1,6 triliun hanya untuk survei. Bayangin, ngelebihin data suatu kementerian yang ngurusin tenaga kerja dalam dan luar negeri. Rp 1,3 triliun. Kalau saya sih saya ngajak nanti tolak kenaikan anggaran BPS yang minta sampai Rp 6,85 triliun. Alihkan ke Kemnaker supaya program menteri yang bagus itu lebih jalan," tegasnya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Yassierli menyebut bahwa BLK sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun kehadirannya belum dikenal banyak orang dan kapasitasnya masih kecil.

"Salah satu tantangan yang sudah kami petakan, BLK sudah eksis sejak lama dan saya sadar bahwa belum begitu dikenal dan kapasitasnya masih kecil. Kalau bicara melatih 50 ribu orang satu tahun terlalu kecil," imbuh Yassierli.

(ily/ara)