Soal Usulan Kata 'Gratis' Dihapus dari MBG, Begini Respons Kepala BGN

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan usulan penghapusan kata 'gratis' di makanan bergizi gratis (MBG) akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut datang dari anggota Komisi IX DPR RI Irma Chaniago yang menilai kata 'gratis' di MBG terkesan bermakna atau berkonotasi negatif.

"Saya akan sampaikan ke Presiden," tegas Dadan saat dihubungi detikHealth, Kamis (2/10/2025).

Usulan penghapusan kata gratis di MBG diusulkan Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Menteri Kesehatan, hingga BPOM di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025).

Ia kala itu juga melontarkan kritik keras terhadap wacana mekanisme sertifikasi laik higiene dan sanitasi serta Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang akan diterapkan dalam program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai ada potensi praktik jual beli sertifikat jika tidak melibatkan pengawasan silang dari kementerian dan lembaga lain yang selama ini menaungi keamanan pangan dan gizi.

Dirinya juga mempertanyakan lembaga independen yang disebut-sebut akan fokus mengurusi (HACCP) untuk SPPG, demi menekan potensi keracunan makanan bergizi gratis di masa mendatang.

"Kalau sertifikat higiene itu bisa dimainkan Pak, nanti dijual Rp 5 sampai Rp 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi," kata Irma dalam kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10/2025).

"Jadi makanya di awal saya bilang harus ada kontrol silang, yang kemudian memverifikasi adalah Dinas Kesehatan dan Balai Badan Pom di daerah, jadi nggak main-main, nggak cuma kertas sertifikasi, kalau dilanjutkan seperti itu, ambrol lagi pak," sambung Irma.

Irma juga menyoroti pentingnya dana yang dialirkan ke dua kementerian dan lembaga tersebut agar pekerjaan berjalan dengan efektif. "Dibagi dananya, kan anggaran-nya besar, jadi tidak hanya pekerjaan yang dibagi," lanjutnya.

"Kalau tidak dilanjutkan dengan cara begitu, pasti akan ada keracunan lagi. Jadi harus ada kontrol silang, ada orang Kemenkes, ada orang BPOM, sehingga nggak bisa main-main," tegasnya.

(naf/up)