Realisasi Anggaran Baru 26,74%, Menteri PU Ungkap Biang Keroknya

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, realisasi serapan anggaran per triwulan II 2025 masih sangat rendah, baru mencapai 26,74%. Angka ini masih jauh di bawah target 95% pada akhir tahun 2025.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian PU pada triwulan II 2025 ini disebabkan lantaran di paruh pertama tahun ini pemerintah sibuk dengan politik anggaran. Hal ini termasuk dengan kebijakan efisiensi anggaran.

"Per triwulan II tahun 2025, tepatnya di bulan Juni, penyerapan anggaran di Kementerian PU memang sangat rendah, baru 26,74 %. Karena di semester pertama itu kita sibuk dengan politik anggaran, hingga habisnya begitu di situ," kata Dody dalam acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

Meski demikian, ia yakin bahwa di akhir tahun 2025 ini realisasi penyerapan anggaran bisa tembus di atas 90%. Perkembangannya juga akan terus dipantau ketat dari minggu ke minggu.

"Kami yakin di akhir Desember 2025, kami bisa mencapai serapan mungkin lebih dari 90%. Dan proyek serapan kita monitor minggu per minggu, bulan per bulan, agar target besar kita bisa terserap lebih dari 90% di akhir 2025 bisa terwujud," ujarnya.

Selain itu, pihaknya secara intensif juga akan melakukan peninjauan atau riviu mana program ataupun proyek yang masih bermasalah dan menyebabkan hambatan. Ia optimistis target serapan 95% bisa tercapai.

"Setiap bulan kita review bersama-sama mana yg masih bermasalah, mana yg menyebabkan hambatan sana-sini, saya juga turun langsung. Targetnya tetap 95% plus di akhir 2025 ini, insyaallah bisa," kata dia.

Sebagai informasi, pagu efektif Kementerian PU pada tahun ini sebesar Rp 73,76 triliun. Dari jumlah tersebut, paling besar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 28,77 triliun atau 36,83%, untuk dukungan konektivitas antarwilayah hingga preservasi jalan.

Selanjutnya untuk Ditjen Sumber Daya Air dialokasikan 25,5% atau Rp 27,7 triliun, salah satu fokusnya untuk mendukung ketahanan pangan dan persiapan menghadapi musim kemarau. Lalu Ditjen Cipta Karya, alokasi Rp 11,18 triliun atau 24,24% yang fokusnya adalah untuk penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman.

Ditjen Prasarana Strategis dialokasikan 13,12% atau Rp 5 triliun utamanya untuk sekolah rakyat dan renovasi madrasah. Sisanya dialokasikan untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen), Inspektur Jenderal (Irjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), DItjen Bina Konstruksi dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.

"Kami juga mengusulkan, mohon izin, untuk tahun anggaran 2025 perubahan anggaran dari Rp 73 triliun menjadi Rp 86 triliun," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Dengan demikian, Kementerian PU meminta tambahan anggaran sekitar Rp 12,5 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk menyelesaikan komitmen-komitmen lama dan beberapa tambahan tugas dari Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres), baik itu Inpres Sekolah Rakyat, hingga Inpres Irigasi.

Lihat juga Video: Menteri PU Cek Tol Probowangi Jelang Arus Balik

(acd/acd)