Ramai Keracunan Massal, Menkes Ikut Siapkan Bantuan Ahli Gizi

Jakarta -

Pemerintah bakal memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) pasca insiden keracunan massal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengirimkan tenaga ahli gizi untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan standar gizi dan kebersihan dapur penyedia MBG.

"Ahli gizinya sedang saya siapkan, untuk sementara akan dibantu dari Kemenkes," ujar Budi usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di kantor Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Budi belum merinci jumlah tenaga yang akan diperbantukan, tetapi ia menegaskan pemerintah menargetkan seluruh dapur MBG dapat segera memenuhi standar dalam satu bulan ke depan. "Agar semua SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses penyajian. Itu yang sedang kita percepat," jelasnya.

Dapur MBG Jadi Sorotan

Selain penambahan ahli gizi, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan evaluasi akan dilakukan terhadap disiplin, kemampuan, dan kualitas juru masak di seluruh SPPG.

"Evaluasi ini bukan hanya di lokasi yang terdampak, tetapi di semua SPPG. Bila ada yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan investigasi dan perbaikan," tutur Zulhas.

Ia menambahkan, setiap dapur diwajibkan melakukan sterilisasi alat makan dan perbaikan sistem sanitasi, terutama terkait kualitas air dan alur limbah. Pemerintah juga menekankan pentingnya juru masak bersertifikat untuk memastikan keamanan pangan.

Dalam rakor tersebut, pemerintah menegaskan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) kini menjadi syarat wajib bagi seluruh dapur penyedia MBG. Zulhas menekankan, langkah ini diambil demi menjamin keselamatan anak-anak penerima program.

"Keselamatan anak adalah prioritas. Karena itu, semua SPPG wajib memiliki SLHS. Kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah juga harus aktif mengawasi," ujarnya.

Sebagai tambahan, Kemenkes diminta untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melakukan pemantauan rutin terhadap dapur MBG di seluruh Indonesia.

(naf/kna)