Prabowo Mau Pisah Kementerian PU dan Perumahan, Basuki: Saya Kira Bagus

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan sektor perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selaras dengan itu, akan dibentuk Kementerian Perumahan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait pembentukan Kementerian Perumahan. Meski begitu, ia menyambut baik rencana tersebut.

"Belum (ada pembahasan). Saya kira bagus, karena dengan program prioritas beliau untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus," kata Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya, kementerian sebagai suatu organisasi hanya kendaraan untuk mencapai program. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan merupakan hal yang baik.

"Ya (biar lebih terstruktur). Nggak gampang mengurus perumahan itu. Ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti," ujarnya.

Rencana Prabowo Pisahkan Kementerian PU dan Perumahan

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Prabowo disebut sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

(shc/ara)