Pansus Haji Tangkap Basah Saksi yang Absen Rapat DPR, Ternyata di Kemenag

Jakarta -

Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) Kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama (Kemenag). Pansus mengatakan ada salah satu saksi yang tak bisa hadir saat rapat Pansus karena sedang berada di luar negeri. Ternyata satu saksi itu ada di Kemenag!

Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Pansus Haji, Marwan Dasopang di Kantor Siskohat Kemenag, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Marwan Dasopang mengatakan pihak Pansus sempat memanggil Hasan Afandi yang kini menjabat sebagai Kasubdirektorat Data dan Siskohat Ditjen PHU Kemenag. Namun menurut keterangan pihak Sekjen Kemenag kepada Pansus Haji, Hasan tidak bisa menghadiri undangan lantaran sedang berada di Arab Saudi.

"Kami mendapat kabar saksi yang kita panggil di hari kemarin tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas dan ditugaskan ke Makkah dalam rangka perubahan teknis pendaftaran jemaah haji, jadi ada IT baru yang akan diterapkan oleh pemerintah Saudi, mereka diutus ke sana," kata Marwan Dasopang.

"Kami curiga, ada dua hal kecurigaan, satu mengulur, kedua jangan-jangan orangnya ada di sini. Maka kita datang ke sini, ternyata orangnya ada, namanya Hasan Afandi, yang diatas itu, orangnya itu yang kita panggil, ada orangnya di sini. Maka kami, kita akan tegur nih Sekjen yang memberitahu bahwa mereka ini berada di luar," ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota Pansus Haji Marwan Jafar memandang sejumlah pejabat di Kemenag sengaja menghindari pemanggilan oleh Pansus Haji. Menurutnya upaya menghindar itu dilakukan karena diduga ada sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh Kemenag saat mengelola haji tahun 2024 ini.

"Jadi Kementerian Agama ini, pejabat-pejabatnya sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus karena memang ada banyak kecurangan yang udah dlakukan oleh Kemenag ini," kata Marwan Jafar.

Kecurangan yang diduga dilakukan oleh pejabat Kemenag adalah memasukan daftar orang bisa ikut naik haji lewat jalur haji khusus meski baru terdaftar.

"Contoh tadi misalnya yang nol tahun udah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu ada tangan-tangan lain misalnya, nah ini pertanyaannya yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel udah ada dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa," katanya.

Marwan Jafar mengatakan pihak Pansus Haji akan terus mengusut pengelolaan haji yang penuh masalah. Menurutnya pengusutan juga dilakukan hingga ke pejabat tinggi di Kemenag.

"Ya kita bisa tebak, kalau di atasnya berarti Direktur, diatasnya lagi berarti Dirjen, di atasan lagi berarti Menteri, di antara orang-orang itu lah yang kira-kira membuat intervensi carut marutnya haji 2024 ini," ujarnya.

(dnu/dnu)