Jakarta -
Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta tambahan anggaran sebesar Rp 13,27 triliun untuk 2025. Hal ini menyusul penetapan pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Kominfo hanya Rp 7,72 triliun.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas, dibutuhkan anggaran tahun 2025 sebanyak Rp 20,99 triliun. Anggaran Kementerian Kominfo untuk tahun depan turun 50,12% dari 2024.
"Dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,99 triliun, di mana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun, sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 13,27 triliun," kata Budi Arie dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (4/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai dengan surat usulan Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan tanggal 7 Agustus 2024, Budi mengatakan, usulan tambahan yang bersumber dari rupiah murni ataupun PNBP telah diajukan untuk memenuhi kekurangan anggaran.
"Diutamakan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas, antara lain, Operating Maintenance (OM) BTS 4G/Lastmile, OM Akses Internet, OM Satria 1 RM dan rupiah murni pendamping untuk DBS," ujar dia.
Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk penyediaan perangkat pengujian di BPPPT atau IDTH, TK PBSE, OM untuk Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Talent Scholarship, Diseminasi Bidang PMK dan Polukam, Komunikasi Publik, Media Pemerintah, Rancangan Undang-Undang KIP, Perpindahan ASN ke IKN, dan lain sebagainya.
Lebih lanjut, Budi Arie merinci rencana alokasi penggunaan Pagu Anggaran Kementerian Kominfo 2025. Alokasi dibagi ke dalam lima program dengan memperhatikan kebutuhan program kerja yang akan dilakukan. Rinciannya, pertama Pagu Program Penyediaan Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK sebesar Rp 3,5 triliun.
Kedua, pagu Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp 490,69 miliar. Lalu yang ketiga, pagu Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK sebesar Rp 1,35 triliun.
"Yang keempat Pagu Program Komunikasi Publik sebesar Rp 220,88 miliar, dan yang kelima Pagu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2,16 triliun," imbuhnya.
Sebelumnya, Budi Arie telah meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya di tahun 2025. Namun pada kala itu, ia hanya meminta tambahan Rp 12,3 triliun. Artinya, usulannya saat ini naik sekitar Rp 800 miliar jadi Rp 13,27 triliun, dibandingkan dengan sebelumnya.
Adapun usulan Rp 12,3 triliun itu disampaikan Budi Arie dalam Raker bersama Komisi I DPR pada bulan Juni lalu. Tambahan ini diharapkan dapat membantu mendukung program kerja berjalan.
"Agar program kerja dapat berjalan, diperlukan dukungan Komisi I DPR RI terkait pemenuhan usulan tambahan anggaran Kementerian Kominfo sebesar Rp12,3 Triliun," kata Budi di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024), dikutip dari siaran pers.
Lihat juga Video: Disurati Kemenag, Kominfo Imbau Azan Magrib Diganti Running Text saat Misa Paus
(shc/kil)