Makan Bergizi Gratis Bikin Impor Beras Naik? Kepala Bapanas Bilang Begini

Jakarta -

Pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan produksi beras dalam negeri. Di sisi lain, program unggulan presiden terpilih, Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan tahun depan. Lantas, apakah program tersebut menambah kuota impor beras?

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya terus mengusulkan agar program tersebut melibatkan pangan lokal, termasuk dalam memenuhi karbohidrat. Arief menyebut, pemerintah telah menerbitkan aturan terkait penganekaragaman konsumsi pangan lokal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

"Kalau makanan bergizi gratis kan nggak ada perbedaan sama saja kan. Ini kan pemenuhan karbohidrat. Nah, saya mau sampaikan ada Perpres tahun 81/2024 mengenai penganekaragaman konsumsi pangan. Di situ dijelaskan detail bagaimana setiap kementerian/lembaga harus mengerjakan apa. Nah, kalau ini di-link-an dengan tadi program MBG Ini akan sangat baik," kata Arief saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Dengan peraturan tersebut, Arief bilang tidak semua daerah memenuhi karbohidrat dari beras, misalnya Indonesia timur yang memproduksi pangan lokal berupa sagu. Hal serupa juga ditetapkan untuk pemenuhan nilai gizi proteinnya.

"Jadi kan nggak semua daerah juga misalnya pemenuhan karbohidratnya nasi. Ada yang tadi kan nasi jagung, ada yang jagung, Indonesia timur ada sagu ada juga yang protein juga sama. Daerah tertentu memang produksinya ikan, ya udah nggak usah dipaksa harus daging sapi gitu kan misalnya," terangnya.

Dia juga menjelaskan dengan menggunakan pangan lokal dapat menggerakkan ekonomi di daerah, misalnya susu dapat diambil dari peternak. Kemudian nanti dapat menarik perusahaan-perusahaan susu besar lainnya.

"Contoh ya, susu kalau itu misalnya bisa seperti plasma gitu ya para peternak bisa punya satu, dua, tiga. Nanti perusahaan-perusahaan besar juga ada di situ. Kan dari ekonominya bergerak di sini. Jadi nggak semata-mata harus impor atau apa. Ini kan saran ya, tapi kewenangan ini semua ada di Badan Gizi Nasional," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan program MBG ditargetkan mulai 2025. Sebanyak 100 unit pelayanan dipersiapkan untuk menjalankan program tersebut. Dia menyebut, unit pelayanan inilah yang menyiapkan makan gratis dan disalurkan ke sekolah, balita, hingga ke ibu hamil.

"Supaya langsung bisa running di tahun 2025, bulan November 2024 nanti, BGN menargetkan bisa mengoperasikan 100 unit pelayanan yang akan ada di seluruh provinsi," kata Hasan kepada detikcom, Senin (2/9/2024).

(ara/ara)