Majelis Guru Besar Kedokteran Minta Publik Tak Terprovokasi, Soroti soal Ini

Jakarta -

Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) ikut menyoroti situasi aksi demo beberapa hari belakangan. Ketua MGBKI Prof Dr dr Budi Iman Santoso, SpOG(K), MPH meminta masyarakat dan mahasiswa tidak mudah terprovokasi di tengah kerusuhan yang terjadi.

Adapun korban meninggal diharapkan mendapatkan keadilan dari apa yang dihadapi pihak keluarga. Penegakkan hukum yang diminta keluarga korban sebagai tanggung jawab, dinilai harus terbuka dan transparan kepada publik.

"Kepada tenaga medis dan akademisi, dokter, diimbau untuk tetap menjaga integritas, kualitas pengabdian, dan menjadikan suara ilmiah sebagai jangkar moral bangsa," tutur Prof Budi dalam keterangan resminya, Senin (1/9/2025).

Banyak kebijakan dan pernyataan sejumlah pejabat publik yang dinilai Prof Budi tidak mengindahkan keprihatinan rakyat sehingga menimbulkan keresahan, terakumulasi dan berujung pada aksi demo meluas di Jakarta dan berbagai kota dalam pekan terakhir Agustus 2025.

"Kebijakan dan pernyataan yang tidak berpihak dan yang telah mencederai hati rakyat tersebut secara terstruktur dan ko-insidental dikeluarkan oleh baik otoritas eksekutif dalam pemerintahan pusat maupun daerah, serta oleh badan legislatif dan para anggotanya," sorotnya.

"Sebagai kumpulan Guru Besar di bidang Kedokteran, MGBKI sungguh merasa prihatin. Dan dengan tanggung jawab moral atas keberadaan kami sebagai bagian rakyat dan bangsa Indonesia, kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam ini sekaligus sebagai seruan moral," lanjut dia.

Prof Budi sekaligus menekankan polemik yang juga dihadapi di bidang kesehatan. Mengingat, dalam beberapa bulan terakhir para guru besar kedokteran dari sejumlah universitas kerap menyampaikan aspirasi dan bersurat langsung ke Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemerintah.

Berbagai kebijakan disebut tidak melibatkan akademisi dan pakar pendidikan kedokteran. Misalnya, terkait dualisme keberadaan kolegium.

Kolegium 'versi pemerintah' dinilai perlu dihentikan dan mengembalikan ke pengampu yang benar. MGBKI juga meminta wacana produksi massal dokter dan dokter spesialis perlu dibarengi dengan pemetaan distribusi serta jaminan kualitas lulusan.

"Perbaiki tatalaksana pengembangan dualisme pendidikan spesialis berbasis universitas dan rumah sakit untuk memperoleh kepastian hukum serta kualitas lulusan yang merata dengan mengedepankan komunikasi yang saling menghargai.
Hentikan power abuse dalam pengelolaan tenaga medis ahli dan pulihkan pemindahan tenaga yang beragendakan unjuk kekuasaan dan sikap antikritik."

"MGBKI percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya terwujud jika bangsa ini sehat, adil, dan bermartabat. Persatuan harus dirawat melalui dialog, keberanian, dan ketulusan," tutup Prof Budi.

(naf/kna)