Komisi VIII soal Ponpes Sidoarjo: Pesantren Salah, Pemerintah Salah, DPR Salah

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanggapi peristiwa ambruknya pondok pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo yang menimbulkan banyak korban jiwa.

Ia menilai, kejadian tersebut terjadi karena faktor kelalaian. Menurutnya, seluruh unsur yang lalai dalam hal tersebut.

“Saya kira ini ya kembali lagi, kalau diusut ya, pesantren salah, tapi pemerintah juga salah, tidak mengawasi. Ya termasuk juga kita-kita ini ya Komisi VIII kenapa tidak memberikan (pengawasan),” kata Marwan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (6/10).

Bangunan ponpes Al-Khoziny runtuh pada pekan lalu. Para santri tertimpa reruntuhan bangunan yang sedang dilakukan renovasi.

Politikus PKB itu menilai permasalahan konstruksi bangunan itu memang menjadi faktor utama.

“Kalau kita bertanya apakah ini ada kesalahan kelalaian, tentu iya. Dapat dipastikan ya struktur bangunannya kurang memadai,” tuturnya.

Ia kemudian menyoroti mengenai pendirian atau renovasi bangunan yang harus mendapat izin resmi.

“Tetapi ini tidak saja kelalaian ini ada di pihak pesantren, yang punya otoritas mengatakan iya atau tidak bangunan itu kan memang ada petugasnya. Sehingga dibutuhkan ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” ungkapnya.

“Ternyata kita juga membiarkan itu, membiarkan pesantren membangun sendiri tanpa diawasi, tanpa diberikan panduan untuk membangun pesantren,” lanjutnya.

Hingga saat ini, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 59 korban meninggal dunia termasuk 6 bagian tubuh. Korban selamat sebanyak 104 orang.