F-Gerindra DPR Setuju Tunjangan Dievaluasi, Minta TNI-Polri Sinergi Kawal Demo

Fraksi Gerindra DPR menyatakan sikap terbuka terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan di tengah meningkatnya sorotan publik. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi mengatakan, transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar DPR tidak semakin kehilangan kepercayaan rakyat.

"Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Menurutnya, DPR tidak boleh menutup diri terhadap kritik, termasuk terkait kesejahteraan anggota dewan. "Kami harus siap bila publik menilai perlu ada peninjauan ulang, agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di masyarakat," ujarnya.

Minta TNI-Polri Bersinergi Kawal Aksi

Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyoroti maraknya aksi demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan. Ia meminta TNI dan Polri bersinergi penuh dalam mengawal jalannya aksi.

"Kami meminta TNI-Polri benar-benar bersinergi dalam mengawal demonstrasi. Sinergi ini penting agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan damai dan persuasif. Jangan sampai ada lagi korban jiwa," tegasnya.

Menurut Bambang, koordinasi solid antara aparat di lapangan akan mencegah gesekan dan memastikan kehadiran negara justru menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.

Bambang juga menegaskan, kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan agar massa tidak melakukan aksi anarkis yang justru merugikan masyarakat luas.

"Fraksi Gerindra meminta para pendemo tidak anarkis. Aspirasi perlu disampaikan, tetapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau membahayakan nyawa. Tindakan destruktif hanya mencederai perjuangan itu sendiri," ucapnya.

Tiga Tewas di Makassar, Affan Jadi Korban

Fraksi Gerindra turut menyoroti peristiwa tragis di Makassar, di mana massa membakar gedung DPRD hingga menyebabkan tiga orang tewas. Selain itu, korban jiwa juga jatuh dalam aksi lain, termasuk Affan Kurniawan.

"Kami menyesalkan jatuhnya korban jiwa, termasuk tiga orang yang meninggal di Makassar saat gedung DPRD dibakar massa, serta almarhum Affan Kurniawan. Fraksi Gerindra menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban," kata Bambang.

Ia menegaskan, nyawa rakyat tidak boleh menjadi taruhan dalam penyampaian aspirasi. "Tragedi ini harus jadi pelajaran berharga. Jangan sampai ada lagi korban dalam aksi-aksi berikutnya," lanjutnya.

Tak hanya korban jiwa, kericuhan juga meninggalkan kerugian berupa perusakan fasilitas publik. Sejumlah halte dilaporkan dibakar massa, gerbang tol dirusak, hingga fasilitas umum lain ikut hancur.

"Kami menyesalkan adanya fasilitas publik yang rusak dan dibakar, mulai dari halte, gerbang tol, hingga gedung DPRD. Ini jelas merugikan masyarakat luas, bukan hanya pemerintah," ujar Bambang.

Menurutnya, tindakan itu kontraproduktif karena masyarakat yang justru terkena dampak. "Halte yang dibakar membuat warga sulit bertransportasi, gerbang tol yang dirusak menghambat mobilitas. Semua ini akhirnya kembali ke rakyat," tegasnya.

Fraksi Gerindra menekankan bahwa keselamatan rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Baik aparat maupun peserta aksi diminta sama-sama menjaga agar penyampaian aspirasi berjalan aman, damai, dan bermartabat.

"Negara hadir untuk melindungi. Mari semua pihak menahan diri agar suara rakyat tersampaikan tanpa harus ada korban jiwa atau kerugian besar bagi masyarakat," pungkas Bambang.

(tor/maa)