Demi Mengekang Imigran Ilegal, Inggris Akan Perkenalkan KTP Digital

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan rencana untuk mengumumkan KTP digital gratis bagi warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Inggris untuk mengekang imigran ilegal.

Dikutip dari AFP, Selasa (30/9), KTP digital ini akan disimpan di setiap ponsel warga dan tidak akan ada persyaratan untuk memiliki KTP atau diminta menunjukkannya.

Pemerintah mengatakan program ini akan mempermudah pengajuan layanan seperti SIM, perawatan anak dan kesejahteraan, sekaligus menyederhanakan akses ke catatan pajak. Meski demikian, KTP digital ini nantinya wajib untuk membuktikan hak bekerja.

"Ini akan menghentikan mereka yang tidak memiliki hak untuk berada di sini untuk mendapat pekerjaan, membatasi prospek mereka untuk mendapatkan uang, yang merupakan salah satu faktor penarik utama mereka yang datang ke Inggris secara ilegal," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Hal ini diumumkan saat Partai Buruh bersiap mengadakan konferensi tahunan. Starmer kini sedang berada dalam tekanan yang kuat, utamanya terkait imigrasi.

"KTP digital merupakan peluang besar bagi Inggris. KTP digital akan menawarkan banyak manfaat bagi warga sipil," kata Starmer.

"Kami bekerja keras untuk mewujudkan Inggris yang lebih adil bagi mereka yang menginginkan perubahan, bukan perpecahan," lanjutnya.

Inggris menolak gagasan KTP dan tidak memiliki catatan sipil terpusat atau persyaratan identifikasi di tempat umum.

Pemerintah yang dipimpin Konservatif pada 2011 mencabut UU yang diterbitkan pemerintahan Tony Blair yang menciptakan KTP sukarela dan basis data registrasi penduduk.

Pemimpin oposisi Konservatif, Kemi Badenoch, mengatakan akan menentang segala upaya pemerintah atau organisasi yang mewajibkan KTP bagi warga yang taat hukum.

"Kami tidak mendukung sistem apa pun yang mewajibkan warga Inggris atau mengecualikan mereka yang memilih untuk tidak menggunakannya dari hak-hak kewarganegaraan kami," katanya.

Saat ini, warga Inggris menggunakan SIM, paspor, dan tagihan utilitas sebagai alat identifikasi tergantung situasinya. Namun, petisi yang menolak diwajibkannya KTP ditandatangani oleh 575 ribu orang. Sementara, jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas warga mendukung langkah itu.

Pemerintah mengatakan akan mendengarkan berbagai pandangan tentang bagaimana layanan ini akan diimplementasikan, sebagai bagian dari konsultasi publik yang akan diluncurkan tahun ini. Pemerintah juga berjanji program ini akan tersedia bagi mereka yang tidak bisa menggunakan ponsel.

"Konsultasi publik ini akan melibatkan kelompok-kelompok yang kurang memahami dunia digital, seperti tunawisma dan lansia, dengan belajar dari negara lain yang telah melakukan ini dengan baik," kata pemerintah.