BPDPKS Ungkap Tantangan Kelola Sawit, Singgung Anggaran Makin Bengkak

Jakarta -

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengklaim ada tantangan ke depan yang dihadapi cukup berat. Salah satunya, menyalurkan dana untuk program sawit berkelanjutan.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrahman mengatakan dana untuk industri sawit makin membesar. Misalnya, saat ini kebutuhan sawit untuk B35 mencapai 13,4 juta kiloliter (KL). Sementara untuk B40, kebutuhannya mencapai 16 juta KL.

"Ke depan kebutuhan dana itu semakin besar, contohnya biodiesel, kalau untuk B40 itu kira-kira volumenya bisa sampai 16 juta KL, karena sekarang b35 13,4 juta KL, dikalikan dengan selisih harga yang harus kita tanggung, ini kan budget-nya harus naik," kata Eddy dalam Forum Diskusi, Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

Dia menjelaskan pihaknya tidak mampu membiayai program-program tersebut. Selama ini, BPDPKS mendanai program-program industri sawit lantaran pada 2021 harga sawit tinggi hingga mengalami windfall tax. Sebab itu, penerimaan di BPDPKS dapat mencukupi biaya program-program hingga sekarang.

"Kami melakukan proyeksi, di 2024 ini penerimaan BPDPKS itu sudah tidak bisa lagi membiayai program, sehingga program-program itu bisa berjalan karena pada 2021 mengalami windfall, harga sawit tinggi, kemudian tarifnya progresif. Itu windfall itu anugrah shg punya reserve yang cukup besar, tapi reserve ini digerogoti terus," jelasnya.

Dia juga menyoroti target solar sawit B40 pada 2025 dapat mengambil dana hingga Rp 2 triliun. Hal ini berdampak pada kemampuan keuangannya yang semakin menurun untuk mendanai program lainnya.

Dia pun mendorong agar pemerintah untuk mendorong penerapan carbon tax agar menambah sumber penerimaan baru. Sebab, dia menilai semakin ingin menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, semakin banyak dana yang dibutuhkan.

"Kalau kita ingin menggunakan bahan bakar yang lebih green ya kita harus bayar yang lebih besar, atau ada inovasi lain seperti penerapan carbon tax, hasilnya untuk subsidi yang green," terangnya.

(das/das)