REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto memang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan absolut rakyat Indonesia. Program itu memerlukan dukungan lintas kementerian agar pendidikan Sekolah Rakyat memiliki dampak berarti bagi kalangan masyarakat miskin dalam jangka panjang.
"Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 Sekolah Rakyat. Kita harapkan tahun depan menjadi 200," kata Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengapresiasi terobosan Prabowo yang menggagas Sekolah Rakyat bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah. Menurut dia, masyarakat miskin harus memiliki peluang transformasi untuk memperbaiki kehidupan. Salah satu instrumen kunci melepas lingkaran kemiskinan, salah satunya dengan pendidikan.
"Kita perlu apresiasi Presiden yang terlihat sangat serius mengeksekusi program Sekolah Rakyat, hal ini tidak mudah," kata Cecep kepada awak media di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Meski begitu, Cecep mengamati, impian memutus kemiskinan absolut dengan pendidikan bisa gagal memberi dampak, jika lulusan Sekolah Rakyat tidak dipersiapkan untuk terserap dalam ruang lingkup bidang kerja yang jelas. Oleh karena itu, sambung dia, lintas kementerian harus mempersiapkan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi siswa Sekolah Rakyat.
"Kondisi saat ini banyak lulusan SMK/SMA bahkan sarjana menganggur, mereka pengganguran terdidik, karena tidak ada lapangan kerjanya. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan harus juga menyiapkan lulusan ini nanti," kata Cecep.
Menurut Cecep, untuk memutus rantai kemiskinan absolut, bukan hanya mengirim anak dari kalangan miskin untuk mengenyam pendidikan formal di Sekolah Rakyat, orang tua juga harus didampingi untuk meningkatkan kesejahteraan. "Sebab, kalau hanya anaknya yang di sekolahkan di Sekolah Rakyat, itu tidak akan berdampak signifikan nanti," kata Cecep.
Selain itu, Cecep menilai, para siswa di Sekolah Rakyat juga nantinya harus inklusif dan jangan sampai dilakukan penyeragaman kemampuan. Pasalnya, pada dasarnya setiap anak memiliki kemampuan berbeda. "Sayang sekali jika nanti kurikulumnya mendesak siswa punya kemampuan yang seragam," kata Cecep.