Seberapa Genting Proyek Giant Sea Wall di Pesisir Jakarta?

Jakarta -

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) menyampaikan solusi penanganan banjir jika terpilih pada ajang Pilgub mendatang. Salah satu yang disinggungnya adalah proyek Giant Sea Wall (GSW) di pesisir utara Jakarta.

Menurut RK, tanggul raksasa itu diharapkan bisa mengatasi banjir rob di utara Jakarta. Wacana pembangunan GSW di ibu kota sebenarnya sudah muncul sejak era Gubernur Fauzi Bowo.

Lantas, seberapa penting proyek ini dikerjakan?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga memberi catatan terhadap mega proyek tersebut. Ia berpendapat proyek tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan karena butuh biaya pembangunan dan perawatan yang besar.

"Proyek GSW sebaiknya dikaji ulang untuk tidak dilanjutkan. Pembangunan GSW membutuhkan biaya sangat besar baik dari pembangunan dan perawatannya, seiring dengan kenaikan muka air laut dan penurunan tanah maka GSW cenderung untuk terus terus ditinggikan tembok/dindingnya serta perlu pemeliharaan ketat jika terjadi keretakan/kebocoran," jelasnya saat dihubungi detikcom, Minggu (25/8/2024).

Senada, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna juga menyoroti mahalnya biaya pembangunan GSW. Menurutnya ada opsi lain yang juga efektif menghindarkan risiko Jakarta tenggelam, yakni mengembangkan tanggul pantai yang saat ini sudah ada di Pantai Muara Baru, Pantai Kalibaru.

Adapun dalam 5 tahun ke depan, Yayat belum melihat urgensi untuk membangun GSW. Selain biayanya mahal, perlu ada dukungan investor mengingat pembiayaan proyek ini cukup besar.

"5 tahun ke depan saya kira tanggul pesisir yang diperkuat itu lebih penting dibandingkan Giant Sea Wall. GWS kan jangka panjang dan itu harus didukung dengan kondisi keuangan yang mencukupi, dan ada investor yang tertarik ke depannya. Tapi 5 tahun ke depan ini, dengan cara memperkuat tanggul yang ada untuk diperbaiki saya kira itu menjadi salah satu cara yang paling efisien," terang dia.

Ia menilai biaya proyek harus dihitung secara detail, mempertimbangkan kemampuan uang APBN dan APBD. Meski APBD DKI Jakarta tergolong besar, harus dilihat juga berapa dana yang dibutuhkan dan kekurangan dana untuk membangun GSW.

"Kita juga perlu mencatat bahwa kita perlu perhatikan kapasitas fiskal yang dimiliki Pemprov DKI. Kalau mengacu kepada anggaran APBD memang punya kemampuan Rp 80 triliun. Kalau nanti ada pembangunan untuk GSW berapa triliun dibutuhkan? Berapa anggaran yang dibutuhkan dan berapa kekurangannya?" ujar Yayat.

Oleh karena itu perlu ada penjajakan pembiayaan lewat investor swasta. Meskipun yang menjadi pertanyaan, seberapa menarik proyek tersebut memberi timbal balik kepada para investor.

Yayat menambahkan, ancaman Jakarta tenggelam sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan proyek GSW. Ia lebih merekomendasikan penguatan tanggul-tanggul yang sudah dibangun saat ini dengan alasan efisiensi.

"Sebetulnya kan, apakah GSW saja yang perlu kita bangun. Kalau tanggul pesisir pantainya diperkuat masih mampu nggak menahannya. Kalau tanggul pesisirnya mungkin akan lebih dikembangkan lagi. Nah pertanyaannya, GSW yang dibangunnya atau tanggul pesisir yang diperkuat untuk jangka pendek dan jangka panjang," terang Yayat.

Sementara itu, Nirwono menilai pembangunan GSW tidak menyelesaikan masalah mendasar seperti banjir rob atau ancaman Jakarta tenggelam. Ia menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya fokus pada program yang lainnya.

"Pemprov DKI Jakarta seharusnya fokus pada penataan ulang/restorasi kawasan pesisir, memindahkan pemukiman warga/kampung-kampung kumuh yang menempel tepi pantai terdampak banjir rob setiap saat ke rusun-rusun yang aman," sebutnya.

"Menghentikan/larangan pemompaan air tanah di wilayah Jakarta Utara dan percepatan jaringan perpipaan penyediaan air bersih/minum seluruh wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara, Jakarta Barat bagian utara, dan Jakarta Timur bagian utara," tutup dia.

(ily/kil)