Pak Bas Alokasikan Anggaran Rp 9,11 Triliun untuk Keberlanjutan IKN di 2025

Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menyampaikan alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 sebesar Rp 9,11 triliun, dari tambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan yang disetujui oleh Komisi V sebesar Rp 40,59 triliun.

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun," kata Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Keberlanjutan pembangunan IKN dialokasikan untuk Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan Dirjen Perumahan.

Untuk bidang Bina Marga nantinya kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan akses dan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan Kawasan West Residence, Precinct Core dan Sumbu Tripraja, Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam dan Lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, dan Sisi Timur Tahap 2.

Kemudian pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder (Distrik) di Kawasan IKN, Seksi 6C-1 Simpang 3 ITCI-Simpang 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan Pengawasan Teknik 5 Kegiatan.

Lalu Pemenuhan Sebagian Kebutuhan Pembangunan Bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), dan selanjutnya pembangunan akses dan jalan bebas hambatan: Seksi 1A Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balsam, Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balsam (Balikpapan-Samarinda), Seksi 5B Segmen Jembatan P. Balang-Simpang Riko, Seksi 6A Segmen Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI.

Terkait bidang Cipta Karya diperuntukkan bagi pembangunan kawasan peribadatan, kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi pembagi (JDP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Tahap II, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas di Kawasan Hunian ASN IKN.

Sedangkan pada bidang Perumahan diperuntukkan bagi lanjutan penuntasan pembangunan 47 Tower Rumah Susun (Rusun) ASN dan Hankam.

Tahun depan Kementerian PUPR dan Komisi V sepakat untuk mematok kebutuhan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 116,22 triliun. Nantinya rencana kebutuhan pagu anggaran ini akan disampaikan ke Banggar DPR dan disahkan di rapat paripurna.