Nurul Ghufron Siap Hadapi Vonis Etik Dewas KPK: Konsekuensinya Akan Saya Hadapi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan dirinya siap menjalani sidang vonis etik Dewas KPK yang akan berlangsung pada hari Jumat (6/9) mendatang. Dewas KPK menjadwalkan sidang tersebut usai PTUN tak menerima gugatan Nurul Ghufron.

"Saya dari awal kan mengikuti sidang. Jadi apa pun, apa pun konsekuensinya saya tentu akan hadapi," ujar Nurul saat dijumpai di kompleks parlemen, Jakpus, Selasa (3/9).

Ghufron mengaku baru mengetahui soal putusan PTUN Jakarta. Ia akan mempelajari lebih lanjut.

"Sebagaimana diketahui saya sedang RDP sehingga ketika ditanya tentang hasil PTUN yang diputuskan hari ini. Saya infonya belum baca tapi dari teman-teman media sendiri menyampaikan bahwa putusannya tidak diterima ya," ujar Nurul.

"Saya akan baca dulu putusannya dan akan pelajari lebih lanjut. Adalah hak kami untuk kemudian menentukan sikap. Jadi saya ingin memastikan terlebih dahulu informasi tersebut, nanti selanjutnya akan kami update bagaimana sikap saya," sambungnya.

Putusan itu dibacakan pada hari ini, Selasa (3/9). Majelis Hakim diketuai Irvan Mawardi dengan Hakim anggota Yuliant Prajaghupta dan Ganda Kurniawan.

"Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan," bunyi putusan dikutip dari situs PTUN Jakarta.

"Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima," masih dalam amar putusan.

Gugatan ini terkait dengan keberatan Ghufron yang diperiksa Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Adapun kasus etik Ghufron yang diusut Dewas KPK itu yakni terkait dirinya diduga melanggar etik karena penyalahgunaan wewenangnya untuk membantu mutasi pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan).

Akan tetapi, Ghufron berdalih yang dilakukannya bukan intervensi, melainkan meneruskan keluhan saja terkait mutasi anak kerabatnya itu dari Jakarta ke Malang, yang tak kunjung disetujui.

Namun, hal ini dianggap oleh Dewas KPK sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh. Sebab, Ghufron melakukan itu dalam kapasitasnya menjabat sebagai pimpinan KPK.

Ghufron memprotes proses etik Dewas KPK itu. Sebab menurut dia, Dewas KPK tidak mempunyai kewenangan lantaran peristiwanya kedaluwarsa.

Dewas KPK kemudian tetap memproses Nurul Ghufron melalui sidang etik. Bahkan Dewas KPK sudah tinggal membacakan putusannya saja pada 21 Mei 2024 lalu. Namun, tiba-tiba muncul putusan sela PTUN yang memerintahkan Dewas KPK menunda semua proses.

Kini, gugatan Nurul Ghufron kandas usai PTUN menyatakan tidak menerima permohonan tersebut. Bahkan, PTUN juga menyatakan bahwa penetapan berisi penundaan proses etik Dewas KPK dicabut. Sehingga, Dewas KPK bisa kembali memproses Nurul Ghufron.

Read Entire Article