KKP Minta Tambahan Anggaran Rp 6,14 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan tambahan anggaran untuk 2025 sebesar Rp 6,14 triliun. Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono, menuturkan tambahan anggaran ini nantinya akan digunakan untuk implementasi ekonomi biru hingga ketahanan pangan nasional.

"Dalam rangka percepatan melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan, KKP mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,14 triliun, yang akan digunakan untuk implementasi ekonomi biru, bantuan kepada masyarakat stakeholder perikanan, ketahanan pangan nasional," kata Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Secara rinci penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi sebesar Rp 1,98 triliun, pengembangan penangkapan ikan terukur sebesar Rp 565 miliar.

Lalu sistem logistik, sistem rantai dingin dan penguatan jaminan mutu Rp 696,65 miliar, operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP untuk pemberantasan IUU fishing serta penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) untuk mendukung ekonomi biru sebesar Rp 1,01 triliun.

Selanjutnya, penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil Rp 896,7 miliar.

Kemudian pembangunan kampung nelayan budidaya modern untuk peningkatan produktivitas masyarakat sebesar Rp 660 miliar. Terakhir untuk peningkatan kualitas SDM Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 353,14 miliar.

"Untuk itu kami mohon dukungan Ketua dan Wakil Ketua (dan) para Anggota Komisi IV DPR RI, terhadap usulan anggaran KKP tersebut," tambah Trenggono.

Dalam Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, KKP mendapatkan jatah Rp 6,22 triliun, turun dari pagu efektif KKP TA 2024 sebesar Rp 6,55 triliun.

Trenggono menjelaskan, pagu sebesar Rp 6,22 triliun tersebut akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp 2,91 triliun yang terdiri dari belanja operasional pegawai sebesar Rp 1,91 triliun, dan belanja operasional perkantoran sebesar Rp 991,54 miliar. Lalu sisanya untuk belanja non operasional sebesar Rp 3,3 triliun.

"KKP mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 6,22 triliun yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp 1,38 triliun, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp 351,12 miliar, BLU (Badan Layanan Umum) sebesar Rp 92,01 miliar, surat berharga syariah negara sebesar Rp 25,91 miliar," kata Trenggono.