Gugatan Nurul Ghufron di PTUN Kandas, Ini Kata KPK

Gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terhadap Dewas KPK di PTUN Jakarta telah diputus. Hakim PTUN Jakarta menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut komisi antirasuah menghormati putusan yang dikeluarkan PTUN Jakarta pada hari ini, Selasa (3/9).

"Ya, tentunya KPK menghormati putusan tersebut, dan informasi terakhir yang kami terima, Dewan Pengawas akan melakukan sidang kembali di hari Jumat pukul 2 siang," ujar Tessa kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/9).

"Untuk itu, nanti kita tunggu saja sama-sama apa hasil dari putusan Dewan Pengawas tersebut," kata dia.

Dengan adanya putusan PTUN tersebut, proses etik Ghufron di Dewas KPK pun berlanjut. Sidang pembacaan putusan akan digelar pada Jumat, 6 September 2024 mendatang.

Terkait jadwal itu, Nurul Ghufron mengaku siap menghadapi vonis perkara etiknya tersebut.

"Saya dari awal, kan, mengikuti sidang. Jadi, apa pun, apa pun konsekuensinya saya tentu akan hadapi," ucap Ghufron saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ghufron mengaku baru mengetahui soal putusan PTUN Jakarta. Ia akan mempelajari lebih lanjut.

"Sebagaimana diketahui saya sedang RDP sehingga ketika ditanya tentang hasil PTUN yang diputuskan hari ini. Saya infonya belum baca, tapi dari teman-teman media sendiri menyampaikan bahwa putusannya tidak diterima, ya," imbuh dia.

"Saya akan baca dulu putusannya dan akan pelajari lebih lanjut. Adalah hak kami untuk kemudian menentukan sikap. Jadi, saya ingin memastikan terlebih dahulu informasi tersebut, nanti selanjutnya akan kami update bagaimana sikap saya," sambungnya.

Putusan itu dibacakan pada hari ini, Selasa (3/9). Majelis Hakim diketuai Irvan Mawardi dengan Hakim anggota Yuliant Prajaghupta dan Ganda Kurniawan.

"Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan," bunyi putusan dikutip dari situs PTUN Jakarta.

"Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima," masih dalam amar putusan.

Gugatan ini terkait dengan keberatan Ghufron yang diperiksa Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Adapun kasus etik Ghufron yang diusut Dewas KPK itu yakni terkait dirinya diduga melanggar etik karena penyalahgunaan wewenangnya untuk membantu mutasi pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan).

Akan tetapi, Ghufron berdalih yang dilakukannya bukan intervensi, melainkan meneruskan keluhan saja terkait mutasi anak kerabatnya itu dari Jakarta ke Malang, yang tak kunjung disetujui.

Namun, hal ini dianggap oleh Dewas KPK sebagai bentuk penyalahgunaan pengaruh. Sebab, Ghufron melakukan itu dalam kapasitasnya menjabat sebagai pimpinan KPK.

Ghufron memprotes proses etik Dewas KPK itu. Sebab menurut dia, Dewas KPK tidak mempunyai kewenangan lantaran peristiwanya kedaluwarsa.

Dewas KPK kemudian tetap memproses Nurul Ghufron melalui sidang etik. Bahkan Dewas KPK sudah tinggal membacakan putusannya saja pada 21 Mei 2024 lalu. Namun, tiba-tiba muncul putusan sela PTUN yang memerintahkan Dewas KPK menunda semua proses.

Kini, gugatan Nurul Ghufron kandas usa...