DPR Soroti Kendala Transportasi Menuju IKN

Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak pemerintah mengevaluasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia menilai langkah tersebut berpotensi menjadi beban berat bagi rakyat, terutama dari sisi biaya transportasi dan akomodasi.

BHS menjelaskan, Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan saat ini dikunjungi sekitar 10 juta orang setiap hari, dengan 3,5 juta di antaranya berasal dari wilayah Jabodetabek dan sisanya dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Mereka dapat mengakses pusat pemerintahan dengan berbagai moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, becak, kuda, motor, mobil, hingga kereta api.

Namun, jika pusat pemerintahan pindah ke Kalimantan, masyarakat yang berkepentingan ke IKN, termasuk perusahaan besar, BUMN, dan DPR, akan terpaksa menggunakan transportasi udara atau laut.

"Jika diasumsikan ada 2 juta orang yang berkepentingan langsung ke IKN dan harga tiket pesawat Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp 3 triliun per hari. Pulang-pergi menjadi Rp 6 triliun per hari, ditambah akomodasi Rp 2 triliun per hari. Totalnya Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun," ujar Bambang, di Jakarta, Minggu (10/8/2025).

BHS juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang. Dengan empat penerbangan pulang-pergi per hari, total daya tampung hanya 360 ribu penumpang per hari, jauh di bawah kebutuhan 2 juta penumpang.

Kapasitas Bandara Sultan Aji Balikpapan pun terbatas, hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari. Sementara bandara IKN sendiri hanya bisa menampung sekitar 600 penumpang per hari. Transportasi laut pun dinilai tidak efektif karena membutuhkan waktu berhari-hari untuk sekali perjalanan.

"Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju ke IKN, mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini harus dikaji mendalam," tegas anggota Dewan Pakar Partai Gerindra tersebut.

BHS mengingatkan agar kebijakan pemindahan IKN tidak justru mempersulit rakyat. "Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik, agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN," tutupnya.

(rrd/rir)