APPI: NDRC Permudah Masalah Sengketa Pemain & Klub

PSSI memperkenalkan NDRC (National Dispute Resolution Chamber) kepada publik pada Rabu (6/8). Ini adalah lembaga penyelesaian sengketa dengan metode arbitrase di bidang sepak bola, yang khususnya sengketa antara pemain, pelatih dengan klub, atau klub dengan klub.

NDRC sebenarnya berdiri sejak 2019. Kemudian dengan dorongan PSSI, NDRC telah mendapat verifikasi dari FIFA pada Januari 2025 dan merupakan 1 dari 5 NDRC seluruh dunia yang dapat sertifikasi FIFA.

Wakil Presiden APPI, Achmad Jufriyanto, menerangkan bahwa NDRC bisa mempermudah penyelesaian sengketa terkait kontrak antara klub dan pemain. Pria yang akrab disapa 'Jupe' itu berharap semua proses bisa menjadi lebih simple.

"Biasanya kita ke pengadilan negeri dulu untuk menyelesaikan sengketa Setelah adanya NDRC semua jadi lebih simple dan mudah karena kita hanya butuh melakukan korespondensi dengan pemain, komunikasi, surat menyurat dengan mereka, lihat permasalahan dan kasusnya seperti apa lalu diskusi untuk mencapai mufakat dengan klub," tutur Jupe kepada wartawan, Rabu (6/8).

"Kalau tidak ada iktikad baik dari klub baru kita buat laporan ke NDRC. Mengulang kata Pak Ketum [PSSI, Erick Thohir] juga, saya rasa seluruh stakeholder di Indonesia bisa menghormati hasil dari NDRC karena kita mau menuju ke ekosistem sepak bola yang lebih baik dan sehat. Klub sehat, kompetisinya juga pasti sehat," tambahnya.

Sampai hari ini ada 200 putusan yang ditangani NDRC. Jupe menerangkan, ada 3 tipe sengketa yang biasanya bermasalah.

"Sebenarnya ada 3 tipe sengketa yang bisa diselesaikan: tunggakan gaji, training compensation ini pembayaran kompensasi klub yang melatih pemain muda sebelum jadi profesional, kemudian solidarity mechanism yaitu pembayaran sebagian biaya transfer pemain ke klub-klub yang melatihnya. Ini sifatnya sengketa klub dengan klub," jelas pemain Persib Bandung itu.

"Tujuannya kalau dari asalnya adalah untuk mengantisipasi bosman ruling yang transfer gratis, karena bosman ruling itu mencegah pengembangan usia muda atau grassroot. Jadi dari 3 sifat sengketa itu hampir 100 persen berhubungan dengan tunggakan gaji, walau tidak sepenuhnya gaji, ada yang kompensasi-kompensasi dari kontrak. Jadi dari 200 putusan tersebut, seluruhnya soal tunggakan gaji," tandasnya.