1.063 Titik Tambang Ilegal yang Bikin Rugi Negara Rp 300 T Bakal Dibereskan

Jakarta -

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Prabowo menyebut, terdapat setidaknya 1.063 titik tambang ilegal.

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae mengatakan bahwa dirinya telah mendapatkan arahan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Sudah arahan dari pak Menteri kita respon ya. Jadi saat ini kita mencoba untuk melakukannya, kan banyak ya ada 1.300 lebih dari data Presiden," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Rilke mengatakan selain berdasarkan data yang telah disampaikan Presiden Prabowo, pihaknya juga melakukan verifikasi sendiri terkait keberadaan tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia.

Ia mengatakan, nantinya dari data tersebut dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan terhadap tambang ilegal tersebut.

"Intinya kita juga bisa melakukan verifikasi sendiri dan mungkin dalam minggu depan kita sudah mulai melakukan beberapa langkah penanganannya, cuma untuk yang mananya saya belum bisa tentukan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.

"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Prabowo pun meminta dukungan kepada parlemen dan masyarakat untuk memberantas tambang-tambang ilegal tersebut. Dia memperingatkan 'orang-orang kuat', baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi.

Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.

"Saya beri peringatan Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak Atas Nama Rakyat," tegas Prabowo.

(kil/kil)